Najwa Shihab pun kembali menimpali ucapan Presiden RI ke-8 tersebut.

“Terhebat yang bisa diawasi," kata Najwa Shihab, yang akrab disapa Nana itu.

Presiden Prabowo juga mengiyakan pentingnya pengawasan.

“Jangan mengira bahwa kita ini imun terhadap bahaya-bahaya itu. Makanya check and balance, transparansi yang benar itu sangat penting karena power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Jadi memang benar itu. Istilahnya, ngeri-ngeri sedap," tuturnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus dilakukan secara terbuka, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan memastikan naskah resmi yang sah diumumkan ke publik untuk mencegah beredarnya dokumen palsu.

“Saya akan bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi tiap Undang-Undang. Dengar semua pendapat, undang semua stakeholder. Tapi kita juga harus memberikan naskah yang sah itu untuk diungkapkan kepada masyarakat,” jelasnya lagi.

Pernyataan Presiden Prabowo ini seolah menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa RUU Polri bisa menjadi instrumen pelebaran kekuasaan aparat.

Dirinya menegaskan bahwa ia akan tetap menjaga prinsip demokrasi melalui sistem pengawasan yang kuat dan terbuka.

Dengan itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa institusi penegak hukum memang harus kuat, tapi kekuatannya harus berdiri di atas pondasi akuntabilitas dan pengawasan. (cin)