Najwa Shihab lantas menggali lebih dalam apa indikator yang menjadi ukuran bagi Presiden untuk turun tangan secara langsung dalam pembenahan institusi.

“Ukurannya apa, Pak, mana momen indikator yang Bapak rasa ini memang sudah waktunya ambil tindakan? Apakah beragam kasus yang terjadi belakangan, apakah itu belum cukup?” tanyanya.

Presiden Prabowo merinci beberapa indikator yang telah ia tetapkan, terutama terkait penanganan narkoba, penyelundupan barang, hingga fraud perbankan.

“Narkoba harus kita perangi. Sangat bahaya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kemudian penyelundupan barang-barang itu membunuh pabrik-pabrik, itu berarti membahayakan kehidupan ratusan ribu rakyat kita, manipulasi fraud penipuan terutama di bank-bank, kongkalikong antara banker dan pengusaha untuk pengemplang utang. Ini kriteria yang saya sudah berikan," tutur sosok bernama lengkap Prabowo Subianto itu.

Orang nomor satu RI itupun juga mengklaim bahwa sudah ada kemajuan konkret dalam pemberantasan korupsi dan penyelundupan, dengan menyebutkan bahwa selama masa awal pemerintahannya, aparat sudah menyita sekitar satu juta hektar kebun sawit bermasalah.

“Saya dapat laporan dari BPKP, Jaksa Agung. Sebelum saya jadi presiden sudah dilaporkan ada kurang lebih 3,7 juta kebun kelapa sawit yang bermasalah. Potensi kerugian yang kita selamatkan itu hampir Rp1.440 triliun. Itu dari satu juta hektar kelapa sawit aja. Itu baru 150 hari,” ungkapnya.

Namun, yang menjadi penekanan utama dari Presiden adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan aparat dengan sistem pengawasan yang ketat.

Saat Najwa Shihab menitipkan agar Presiden mengawal langsung pembahasan RUU Polri, Presiden Prabowo pun menganggapi.

“Terima kasih Bapak Presiden. Jadi, titip RUU Polri ya, Pak, untuk dikawal langsung. Titip RUU Polri, Pak,” ucap Najwa Shihab.

“Saya berkepentingan karena kita butuh polisi yang terhebat,” kata Presiden Prabowo.