"Jokowi sebaiknya meminta penjelasan lebih lanjut dan membawa masalah ini ke ranah hukum jika klaim tersebut tidak berdasarkan pada fakta yang sahih," katanya.

Fernando menambahkan bahwa sebagai pemimpin negara, Jokowi memiliki hak untuk melindungi nama baik dan reputasinya serta memastikan bahwa klaim yang beredar tidak merusak stabilitas sosial dan politik Indonesia.

Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap Jokowi sebagai Presiden terkorup oleh OCCRP harus dilandasi oleh data yang jelas dan transparan.

Fernando Emas mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam penilaian terhadap pemimpin negara dan dampak yang ditimbulkan dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

Ia berharap agar setiap klaim yang beredar dapat diuji kebenarannya dengan data yang akurat dan disampaikan oleh lembaga yang kredibel.

Menurutnya, tindakan tegas terhadap informasi yang tidak sah dapat melindungi reputasi Indonesia di tingkat global dan memastikan stabilitas politik serta sosial tetap terjaga. (apr)