“Aspirasi masyarakat yang kita serap saat reses harus kita perjuangkan,” katanya.

“Itulah kenapa ada Pansus Pokir, untuk membahas usulan dari masyarakat dan memastikan apakah aspirasi mereka sudah terwadahi dalam program pemerintah,” sambungnya lagi.

Ia menyampaikan bahwa Pansus Pokir akan menjadi media untuk memeriksa apakah usulan masyarakat telah tercakup dalam program-program pemerintah.

Pembahasan yang akan dilakukan DPRD bersama pemerintah provinsi akan melibatkan komisi-komisi terkait, Bappeda, BPKAD, dan berbagai perangkat lainnya untuk membahasnya secara menyeluruh. (adv)