Proses pengakuan MHA dihadapkan pada hambatan akibat banyaknya variasi regulasi yang ada dan belum adanya aturan yang secara tegas mengatur batasan dalam proses tersebut.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menyediakan anggaran untuk mendukung percepatan pengakuan MHA di daerah tersebut.

“Anggaran yang memadai sangat dibutuhkan untuk pendampingan MHA agar mereka dapat melakukan verifikasi teknis pengakuan MHA dengan benar,” ungkap Puguh.

Puguh mengungkapkan harapannya bahwa dukungan dari pemerintah daerah akan membantu percepatan pengakuan dan perlindungan MHA di Kaltim.

“Kami sangat berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menginventarisasi serta melindungi keberadaan MHA di Kalimantan Timur demi menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang kita miliki,” jelasnya. (adv)