"Ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama," ujarnya.

Puguh menyoroti manfaat besar dari batas desa yang jelas.

"Ini bukan hanya soal tertib administrasi, tetapi juga memberi kepastian hukum. Masyarakat desa akan lebih terlindungi, termasuk dalam hal hak ulayat dan hak adat," jelasnya.

Selain itu, penetapan batas desa dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik wilayah.

"Dengan peta yang akurat, potensi konflik antar desa dapat diminimalkan," tambah Puguh.

Puguh berharap, dengan sinergi semua pihak, penetapan batas desa di Kalimantan Timur dapat segera tuntas.

"Tertib administrasi dan kejelasan wilayah adalah fondasi untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan desa," tutupnya. (adv)