MEGAKALTIM.COM - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, menegaskan pentingnya pembinaan dan pengawasan dalam penetapan serta penegasan batas desa.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024.

Puguh menjelaskan, penetapan batas desa adalah langkah strategis yang sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.

"Setiap daerah wajib membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB Des) untuk memastikan proses ini berjalan sesuai aturan," ujarnya.

Tim PPB Des, kata Puguh, akan melaksanakan tugas dengan memperhatikan aspek teknis dan yuridis.

"Ini melibatkan lintas sektor, baik unsur teknis maupun hukum, sehingga prosesnya lebih komprehensif," jelasnya.

Proses ini harus dilakukan secara partisipatif, kolaboratif, dan intensif demi hasil yang optimal.

Puguh juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa.