Untuk itu, ia menekankan pentingnya pemerintah merevisi Perpres 104 Tahun 2007, khususnya terkait siapa yang berhak menggunakan LPG 3 kg, serta memperbaiki pengawasan di lapangan.

Menurut Sofyano, masalah utama yang dihadapi pemerintah terkait LPG subsidi sebenarnya bukanlah soal distribusi atau harga, melainkan peningkatan beban subsidi dan kuota yang semakin besar.

Sofyano menyatakan bahwa sulit untuk memastikan apakah LPG 3 kg sering diselewengkan atau salah sasaran berdasarkan ketentuan hukum, mengingat peraturan yang ada masih ambigu.

Ia juga menilai bahwa meskipun pengecer diangkat menjadi pangkalan resmi LPG subsidi, hal tersebut tidak menjamin bahwa besaran subsidi akan berkurang, karena penyaluran tetap dianggap belum tentu tepat sasaran.

Di sisi lain, Sofyano menilai bahwa pengalihan pengecer menjadi pangkalan resmi LPG belum tentu menarik minat pengecer untuk berubah karena sebagai pengecer mereka bisa mendapatkan margin lebih tinggi dibandingkan sebagai pangkalan resmi.

Bagi masyarakat, kebanyakan lebih memilih membeli dari pengecer meski harus membayar lebih karena mereka merasa lebih nyaman, yang penting LPG dapat langsung digunakan di rumah.

Meskipun demikian, Sofyano berharap bahwa pengalihan status pengecer menjadi pangkalan dapat membantu mengurangi subsidi, namun ia mengingatkan bahwa tidak ada jaminan bahwa pangkalan resmi akan menyalurkan LPG ke pihak yang tepat karena mereka pun tidak paham siapa yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. (apr/daf)