“Tapi Bung Karno didukung rakyat. Bahkan Mahkamah Agung waktu itu bilang, demi kepentingan rakyat, ya enggak apa-apa,” ujarnya.

Singkatnya, Mahfud ingin publik melihat isu ini secara jernih dan proporsional. Intinya: jangan gegabah menarik kesimpulan kalau semua yang dilakukan presiden bakal otomatis gugur hanya karena polemik dokumen lama.

Sebelumnya soal ijazah palsu Jokowi, pihak kuasa hukum yang bersangkutan sudah memberikan respon.

Dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025), perwakilan tim hukum, Yakup Hasibuan, menegaskan bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.

“Kami ingin tegaskan bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu Presiden Jokowi tidak benar dan sangat menyesatkan. Sesuai prinsip hukum, pihak yang mengajukan tuduhan wajib membuktikan klaimnya,” tegas Yakup.

Ia menambahkan, pihaknya menyayangkan masih adanya individu atau kelompok yang terus menggiring isu ini dan menantang pembuktian dari pihak Presiden.

Menurut Yakup, logika hukum justru menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mengajukan tuduhan, bukan sebaliknya.