Pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten, memiliki peran dalam menerbitkan peraturan bupati untuk mempertegas batas wilayah desa.

Kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para peserta terkait pentingnya penetapan batas desa.

Selain itu, DPMPD Kaltim mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa agar proses penetapan batas dapat berjalan lancar dan efektif.

Ia menjelaskan dengan adanya kepastian batas desa, pemerintah optimis pembangunan di tingkat desa akan lebih terarah.

Terakhir, menurutnya kejelasan batas wilayah juga diyakini dapat meminimalkan potensi konflik di masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa.

“Penegasan batas desa adalah fondasi awal menuju desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” tutup Puguh Harjanto. (adv)