Meskipun terdapat pemangkasan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IKN, dari Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun atau berkurang sebesar Rp 1,15 triliun, proyek tetap berjalan sesuai rencana.

"Presiden sebelumnya sudah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun. Pemangkasan ini hanya berlaku untuk DIPA yang direvisi dari Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun," jelas Basuki yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selain anggaran pemerintah, pendanaan IKN juga bersumber dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diproyeksikan mencapai Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta sebesar Rp 6,49 triliun.

Pembangunan tahap kedua mencakup pengembangan kawasan inti Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, penyediaan sarana dan prasarana menuju ibu kota politik pada 2028, serta pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif yang berlangsung hingga 2028.

Sementara itu, proyek yang telah berjalan tetap berada di bawah kendali Kementerian PUPR, sementara Otorita IKN akan memulai pengerjaan proyek baru dalam tahap kedua.

"Pekerjaan yang sedang berlangsung akan tetap ditangani oleh Kementerian PUPR, sedangkan kami akan menggarap proyek baru sesuai perencanaan," tutup Basuki. (tam)