Kendala teknis, seperti koneksi jaringan internet yang tidak stabil di daerah tersebut, menjadi salah satu hambatan dalam proses pengumpulan data, meskipun telah dilakukan berbagai persiapan sebelumnya.

Walaupun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendataan melebihi satu bulan dari target awal 20 hari, koordinasi antara enumerator, aparat desa, dan tim dari Universitas IPB tetap berjalan lancar dan terjaga.

“Kami memastikan bahwa data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan dan benar-benar mencerminkan situasi masyarakat,” lanjut Agus.

Agus mengungkapkan harapannya agar data yang terkumpul dapat digunakan untuk mempermudah proses administrasi desa, terutama dalam menyediakan informasi data penduduk untuk kecamatan dan kabupaten.

“Kami berharap juga, hasil dari program Desa Presisi ini akan sangat bermanfaat bagi keberlanjutan administrasi desa dan pelayanan masyarakat,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda, menyatakan bahwa data ini nantinya bisa digunakan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Kami sudah memberikan arahan bahwa data sebenarnya dari dilapangan melalui progran desa presisi itu seperti ini, jangan sampai nanti bantuan atau kebijakan pemerintahan tidak tepat sasaran, misal lokasi A tidak membutuhkan semenisasi padahal dibutuhkan,” jelasnya. (adv)