MEGAKALTIM.COM - Program Desa Presisi di Desa Teluk Dalam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berhasil menyelesaikan proses pengumpulan data pada 9 Oktober 2024, setelah memulai pendataan sejak 30 Agustus 2024.
Agus Maulana, Kasi Pemerintahan Desa Teluk Dalam, proses pendataan yang dilakukan oleh 12 enumerator menghadapi tantangan, terutama sikap apatis dari sebagian masyarakat yang menganggap pertanyaan survei terlalu bersifat privat.
Petugas di lapangan menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan Program Desa Presisi, yang memiliki tujuan mengumpulkan data spasial, sosial, dan ekonomi dengan akurasi mendetail.
Meskipun didukung teknologi online, Agus menjelaskan bahwa masyarakat sempat merasa risih dengan jumlah pertanyaan yang mencapai sekitar 250 selama proses pendataan.
“Bagi sebagian warga, hal ini masih dianggap tabu dan terlalu mengarah ke ranah privasi, mereka takut datanya disalahgunakan,” ujarnya pada Kamis, (31/10/2024).
Seluruh data berhasil terkumpul dengan baik dan lancar, meskipun sempat mengalami apatisme dari sebagian masyarakat.
Desa Teluk Dalam bergabung dalam program ini setelah mengikuti sesi pelatihan yang diadakan pada 29 Agustus 2024 di Kantor Desa Loa Lepuh.
Kendala teknis, seperti koneksi jaringan internet yang tidak stabil di daerah tersebut, menjadi salah satu hambatan dalam proses pengumpulan data, meskipun telah dilakukan berbagai persiapan sebelumnya.
Walaupun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendataan melebihi satu bulan dari target awal 20 hari, koordinasi antara enumerator, aparat desa, dan tim dari Universitas IPB tetap berjalan lancar dan terjaga.
“Kami memastikan bahwa data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan dan benar-benar mencerminkan situasi masyarakat,” lanjut Agus.
Agus mengungkapkan harapannya agar data yang terkumpul dapat digunakan untuk mempermudah proses administrasi desa, terutama dalam menyediakan informasi data penduduk untuk kecamatan dan kabupaten.
“Kami berharap juga, hasil dari program Desa Presisi ini akan sangat bermanfaat bagi keberlanjutan administrasi desa dan pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda, menyatakan bahwa data ini nantinya bisa digunakan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Kami sudah memberikan arahan bahwa data sebenarnya dari dilapangan melalui progran desa presisi itu seperti ini, jangan sampai nanti bantuan atau kebijakan pemerintahan tidak tepat sasaran, misal lokasi A tidak membutuhkan semenisasi padahal dibutuhkan,” jelasnya. (adv)
