Diketahui juga batalnya Pengesahan Revisi UU Pilkada, karena adanya aksi di depan kantor DPR RI.

Aksi itu bahkan tidak terjadi di Jakarta saja melainkan beberapa daerah di Indonesia.

Aksi ini diikuti mulai dari kalangan mahasiswa, masyarakat bahkan sampai publik figure yang turun langsung ke jalan.

Sebagai informasi, Putusan Mahkamah Kunstitusi (MK) tentang UU Pilkada itu terbit pada Selasa (20/8/2024).

Lalu Baleg DPR RI melakukan revisi atas Putusan Mahkamah Konstitutusi (MK) tentang UU Pilkada pada Rabu (21/8/2024).

Selanjutnya DPR RI melanjutkan Pengesahan hasil revisi Baleg Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024), namun batal. (gwh)