Dia katakan, potensi untuk diawut-awut dalam pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan pada 2025 itu bisa dilihat dari apa yang sudah terjadi belakangan ini.

Indikasi awalnya, bisa dilihat dari kasus gugatan ke PTUN terkait dengan SK Kepengurusan PDIP 2025-2026

"Tanda-tandanya kita bisa lihat dari gugatan yang diajukan kelompok tertentu atau pihak yang didorong oleh orang tertentu untuk mempermasalahkan legalitas perpanjangan dan penambahan personil DPP PDIP," kata Deddy kepada wartawan.

Selain itu yang makin terang adalah soal adanya spanduk-spanduk yang bertuliskan bahwa PDIP yang berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri merupakan ilegal.

Hal itu kata Deddy Sitorus juga sudah diketahui pihak internal PDI Perjuangan.

"Itu kami sudah ketahui dan kami bahkan sudah melakukan salah satu respon beberapa waktu yang lalu. Selebihnya itu tanggung jawab anda untuk mencari tahu lebih dalam," ujarnya kepada awak media. (tam)