Rusmulyadi menjelaskan, Kalimantan Timur berhasil menempati posisi teratas dalam domain kesejahteraan, naik dari posisi ketiga pada tahun sebelumnya.

Namun, tidak semua domain IPP menunjukkan kemajuan.

Metode survei Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi alasan mengapa nilai IPP Kaltim pada sektor kepemimpinan pada dasarnya datar.

Kekhawatiran dikemukakan oleh Rusmulyadi mengenai pendataan IPP yang dilakukan BPS, yang menggunakan data kepemimpinan yang dilakukan hanya selama tiga bulan untuk tiga tahun pada tujuan tersebut.

“Saya coba kroscek ke BPS, ternyata data untuk domain kepemimpinan itu diambil hanya dalam waktu tiga bulan dan berlaku untuk tiga tahun,” ujarnya.

“Ini yang membuat kami khawatir, karena meskipun kami telah melakukan berbagai program pelatihan kepemimpinan, hasilnya tidak bisa terlihat secara penuh dalam data IPP,” ungkap Rusmulyadi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, BPS tidak memanfaatkan data administratif yang ada di Dispora Kaltim saat ini, antara lain jumlah pemuda yang mengikuti program kepemimpinan, jumlah karang taruna yang terdaftar secara sah, dan jumlah anggota aktif organisasi tersebut.

Untuk meningkatkan akurasi capaian Dispora Kaltim, Rusmulyadi berharap data administratif ikut diperhitungkan dalam penilaian IPP.