Hasanuddin juga menjelaskan cukup banyak program-program kecil yang bisa mensejahterakan masyarakat, contohnya pembangunan fasilitas dasar atau perbaikan infrastruktur, namun terhambat oleh batasan ini.

Dampaknya adalah kebutuhan masyarakat desa yang harusnya bisa cepat terpenuhi justru malah tertunda.

Hasanuddin Mas’ud menganggap aturan semacam ini bertentangan dengan prinsip fleksibilitas.

Ia juga membandingkan antara batasan di Pergub Nomor 49 dengan Peraturan Presiden mengenai Penunjukan Langsung untuk proyek dengan nilai Rp 200 juta.

“Batasan ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden, mengenai Penunjukan Langsung untuk proyek senilai Rp 200 Juta,” ujar Hasanuddin Mas’ud lagi.

Dalam Perpres itu, Penunjukan Langsung boleh dilaksanakan untuk proyek-proyek yang nilainya kecil guna mempercepat pelaksanaan di lapangan. (adv)