MEGAKALTIM.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim bersama dengan akademisi Perguruan Tinggi saat ini sedang dalam proses merancang Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Kepala Dinas LH Kaltim, Anwar Sanusi menyampaikan kepada awak media, menargetkan rancangan Pergub untuk penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Kaltim itu bisa selesai tepat waktu.

Penyusunan Pergub ini perlu dilakukan mengingat munculnya kekhawatiran tingginya tingkat deforestasi atau hilangnya tutupan lahan/area hingga kerusakan hutan di Kaltim.

Untuk rancangan Pergub ini, ditarget Anwar Sanusi, bisa selesai tepat waktu, dalam beberapa minggu ke depan.

“Mudahan tidak ada halangan, dan mungkin ada target dari pak Pj Gubernur (Akmal Malik) berapa minggu sudah selesai," ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Keberadaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan NEK, nantinya akan sangat penting dan straregis.

Apalagi usai Kaltim menjadi provinsi yang ditunjuk melaksanakan program FCPF-CF dan berhasil mendapatkan kompensasi (insentif) dari World Bank.

Pergub NEK nantinya juga akan menjadi sebagai payung hukum menjadi norma-norma dalam menjaga alam, serta pengelolaan dan pelestarian lingkungan, khususnya hutan.

Pada Pergub nantinya jelas diatur siapa melakukan apa dan pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam ikut terlibat menjaga karbon di Kalimantan Timur. (tam)