Pelaksanaan Data Desa Presisi (DDP) di Kutai Kartanegara, kata Aswanda, melibatkan 104 desa/kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan.

Dalam program ini, setiap desa akan memperoleh dokumen monografi dan peta tematik yang mencakup aspek kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta lingkungan hidup.

“Dengan adanya data yang terstruktur dan terintegrasi ini, pemerintah daerah dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) secara lebih tepat sasaran, berdasarkan data by name, by address, dan by coordinate,” ucapnya.

Aswanda menyampaikan harapan agar DDP dapat menjadi fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan, mencegah manipulasi data, dan menjamin pelaksanaan program desa tepat sasaran. (adv)