MEGAKALTIM.COM - Kondisi berbalik antara apa yang terjadi sebelumnya dengan pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini, disebut oleh pengamat politik Indonesia, Rocky Gerung.
Rocky Gerung mengingatkan apa yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo dahulu.
Yakni soal Hambalang. Ketika itu, ia sampaikan, bahwa ada kesan mengejek-ejek dalam kunjungan Jokowi ke Hambalang.
"Presiden Jokowi pada awal beliau memerintah, sepuluh tahun lalu mendatangi Hambalang hanya untuk meledek SBY," kata Rocky di kanal YouTube Rocky Gerung Official, dikutip Rabu (12/2/2024).
Ia kemudian menambahkan bahwa mangkraknya Hambalang saat itu, digunakan sebagai bahan olok-olok untuk SBY.
"Jokowi memamerkan kemangkrakan Hambalang untuk mengolok-olok SBY,” kata Rocky Gerung.
Lantas, Rocky Gerung kemudian membandingkan apa yang saat ini terjadi, khususnya pada pemblokiran anggaran untuk IKN.
IKN merupakan salah satu proyek yang diinisiasi di masa pemerintahan Joko Widodo.
Kondisi saat ini, justru berbalik, yakni disampaikan Rocky Gerung, Jokowi merasakan apa yang pernah dirasakan oleh SBY saat proyek mangkraknya disorot.
"Jokowi sedang diolok-olok melalui penangguhan atau pembatalan anggaran," kata Rocky Gerung.
Diketahui, pemerintah memblokir anggaran sebesar Rp 14 triliun untuk pembangunan IKN.
Pemblokiran anggaran IKN ini terjadi setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran.
Isu ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (6/1).
Menurutnya, anggaran tersebut dipangkas sebagai bagian dari kebijakan penghematan dan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody sambil bercanda.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menambahkan bahwa dana yang diblokir ini tersebar di empat direktorat jenderal dan saat ini masih berada di Kementerian Keuangan.
“Itu mungkin masih ada Rp 14 triliunan, mungkin, Rp 14 triliunan hitungan-hitungan yang sedang kita kumpulkan semuanya,” kata Diana di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025) lalu. (tam)
