Bahkan, saat menelusuri kategori “Undang-Undang yang Diundangkan pada 2025”, hanya dua regulasi yang terdaftar, yakni UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba.

Hal serupa juga terjadi di situs JDIH milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda draf resmi UU TNI muncul di halaman tersebut.

Sementara itu, polemik seputar isi revisi UU TNI terus menjadi sorotan publik. Salah satu pasal yang menuai perhatian besar adalah Pasal 47 yang kini memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil di sejumlah kementerian dan lembaga, tanpa harus pensiun terlebih dahulu. Hal ini menuai kekhawatiran dari berbagai pihak yang menilai kebijakan tersebut dapat mengaburkan batas sipil dan militer.

Beberapa kementerian dan lembaga yang kini dapat diisi oleh prajurit aktif TNI antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sekretariat Negara, Badan Intelijen Negara, BSSN, Basarnas, BNN, BNPP, BNPB, BNPT, Bakamla, hingga Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

Hingga kini, publik masih menanti kejelasan: kapan naskah resmi UU TNI akan dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi pemerintahan. (tam)