Namun, Puguh juga mengakui adanya sejumlah kendala.

“Penyelesaian peta batas desa masih belum menjadi prioritas di beberapa daerah,” ungkapnya.

Kurangnya tenaga teknis di bidang pemetaan batas desa juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Ia menambahkan, kecenderungan penarikan garis delineasi yang kurang tepat kerap menjadi permasalahan.

“Ini membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat,” tegasnya.

Puguh berharap dengan program ini, pemerintah daerah dapat lebih serius menangani persoalan batas desa.

“Kita ingin seluruh desa di Kaltim memiliki batas yang jelas, administrasi yang tertib, dan ekonomi yang mandiri,” tutupnya. (adv)