MEGAKALTIM.COM - Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan disampaikan Presiden Joko Widodo sudah disetujui oleh rakyat Indonesia.

Jokowi pun membantah bahwa keputusan pindah ibu kota itu hanya berasal dari dirinya saja, melainkan juga keputusan yang diambil oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta,” kata Jokowi dalam sambutan di Rakornas Baznas Tahun 2024, Istana Negara IKN, pada Rabu, 25 September 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Jika berpatokan pada ucapan Presiden Jokowi, bagaimana jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga?

Tercatat, ada lebih dari 2 lembaga survei yang sudah mengukur perihal angka setuju atau tidak setuju perpindahan ibu kota ini.

Berikut sebagaimana dirangkum oleh redaksi Megakaltim.com:

Pada September 2019 lalu, ada survei yang dilakukan Lembaga Sigi Median.

Dari angka survei, diketahui 45,3 persen tidak setuju, berbanding 40,7 persen yang setuju.

Pada 2020 lalu, survei Indo Baremeter juga melakukan riset soal IKN.

Berbeda dengan hasil Sigi Media, Indo Barometer menampilkan angka 54,8 persen yang menyatakan setuju. Untuk angka tidak setuju pemindahan IKN ada di 30,4 persen.

Survei KedaiKopi dilakukan pada 14 - 21 Agustus 2019 untuk cakupan 34 provinsi seluruh Indonesia. Dari 1200 responden, 39,8 persen responden menyatakan tidak setuju.

Sementara untuk setuju sebesar 35,6 persen. Sisanya adalah 24,6 persen memilih untuk tak berikan opininya.

Februari 20222, Indonesia Political Opinion menunjukkan angka 53 persen yang tak menyetujui adanya pemindahan ibu kota. Sementara untuk setuju adalah 36 persen.

Di 2023, ada pula survei oleh Indostrategic.

Dari hasil survei itu, 57,3 persen kurang setuju, sementara 40,1 persen menyatakan setuju. (tam)