Selain itu, beberapa kepala lembaga negara seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, dan PPATK juga akan turut serta dalam fungsi pengawasan Danantara.

Daya Anagata Nusantara (Danantara) dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN yang mencapai Rp 15.000 triliun. Selain itu, lembaga ini bertujuan untuk membiayai proyek strategis nasional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi tanpa ketergantungan pada modal asing.

Sebagai Badan Pengelola Investasi, Danantara juga memiliki target utama, antara lain:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

2. Membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (Middle Income Trap).

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang lebih cepat dan terarah.

Secara struktural, Danantara akan memiliki 99% saham seri B di seluruh BUMN, sementara 1% saham seri A atau dwiwarna tetap dipegang oleh Kementerian BUMN. Dewan Direksi Danantara akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dewan Pengawas