MEGAKALTIM.COM - Presiden Prabowo Subianto belum lama ini menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran dalam APBN dan APBD tahun 2025.
Instruksi itu mengamanatkan pengurangan anggaran yang besar dalam APBN 2025, mencakup berbagai pos belanja utama.
Salah satu pos belanja yang mengalami pemotongan signifikan adalah anggaran untuk alat tulis kantor (ATK), yang dipangkas hingga 90 persen.
Dilansir dari Fasenews.id, sebelumnya, belanja ATK di berbagai kementerian dan lembaga mencapai Rp44,4 triliun.
Dalam upaya penghematan tersebut, Presiden Prabowo menargetkan total pengurangan anggaran negara tahun ini mencapai Rp306,69 triliun.
Sebagian besar, yakni sekitar Rp256,1 triliun, akan dipangkas dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah.
Berangkat dari Inpres Prabowo tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran dengan menetapkan 16 kategori belanja yang harus dipangkas dengan persentase pengurangan yang beragam, mulai dari 10% hingga 90%.
Surat bernomor S-37/MK.02/2025 ini merupakan langkah tanggap atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Pemangkasan anggaran K/L yang ditetapkan Sri Mulyani dirincikan sebagai berikut:
1. ATK dipangkas 90%
2. Percetakan dan souvenir dipangkas 75,9%
3. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dipangkas 73,3%
4. Belanja lainnya dipangkas 59,1%
5. Kegiatan seremonial dipangkas 56,9%
6. Perjalanan dinas dipangkas 53,9%
7. Kajian dan analisis dipangkas 51,5%
8. Rapat, seminar, dan sejenisnya dipangkas 45%
9. Jasa konsultan dipangkas 45,7%
10. Honor output kegiatan dan jasa profesi dipangkas 40%
11. Infrastruktur dipangkas 34,3%
12. Peralatan dan mesin dipangkas 28%
13. Diklat dan bimtek dipangkas 29%
14. Lisensi aplikasi dipangkas 21,6%
15. Bantuan pemerintah dipangkas 16,7%
16. Pemeliharaan dan perawatan dipangkas 10,2%.
Mekanisme efisiensi tersebut mengharuskan menteri atau pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan, termasuk pada belanja operasional dan non-operasional.
Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi ini tidak mencakup belanja pegawai dan bantuan sosial.
Menteri Keuangan juga mengajak para menteri dan pimpinan lembaga untuk lebih fokus pada efisiensi anggaran yang bersumber dari dana selain pinjaman, hibah, atau rupiah murni pendamping (kecuali yang tak dapat dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran 2025), serta penerimaan negara bukan pajak dari badan layanan umum (PNBP-BLU) yang tidak disetorkan ke kas negara pada TA 2025, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai underlying asset penerbitan SBSN.
Menteri atau pimpinan lembaga diminta untuk menyerahkan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuan tersebut kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada 14 Februari 2025.
Apabila laporan revisi tersebut belum diterima pada batas waktu yang ditentukan, Kementerian Keuangan dan DJA akan mencatatnya dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri. (apr/daf)
