MEGAKALTIM.COM - Kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diadakan oleh KP SPAMS di Kalimantan Timur terus berkembang, menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung pengelolaan infrastruktur.

Noor Agustina, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Bidang IV DPMPD Kalimantan Timur, menyampaikan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memperbaiki kapasitas pengelola desa dalam merawat sarana air minum dan sanitasi yang ada.

“Kami fokus pada pelatihan berbasis kebutuhan, terutama masalah yang ditemukan di lapangan, seperti pemeliharaan infrastruktur dan kualitas air,” ucap wanita yang biasa disapa Ina dalam wawancara, Kamis lalu.

Ina mengungkapkan bahwa dalam pelatihan yang diselenggarakan DPMPD, turut serta berbagai instansi, termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan.

Pemahaman yang terbatas mengenai perawatan fasilitas merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh KP SPAMS.

“Misalnya, mereka tidak tahu bahwa kualitas air harus diperiksa rutin setiap tiga bulan di Puskesmas, padahal layanan ini gratis,” terang Ina.

Dalam pelatihan ini, peserta juga diajarkan cara merawat pipa dan sistem distribusi air, serta bagaimana mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan perbaikan infrastruktur.

“Kami juga membantu mereka memahami pentingnya koordinasi dengan dinas terkait, sehingga masalah seperti kualitas air atau kerusakan infrastruktur dapat diatasi lebih cepat,” lanjutnya.

Sekolah Air, yang merupakan program pelatihan intensif untuk pemangku kebijakan tingkat kabupaten, adalah salah satu inovasi terbaru yang diperkenalkan.

Diperkenalkan pada akhir 2023, program ini melibatkan perwakilan dari tujuh kabupaten dan mencakup materi mulai dari perencanaan hingga pengelolaan infrastruktur sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.

“Tujuan Sekolah Air adalah agar pengambil kebijakan di kabupaten memahami bagaimana merencanakan dan menyelesaikan masalah air minum dan sanitasi secara tepat. Mereka kan yang bersentuhan langsung dengan desa,” terangnya.

Berbagai instansi turut terlibat dalam program ini, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan, DLH, dan Balai Sarana Prasarana Kementerian PUPR di Samarinda.

Ina juga menambahkan bahwa DPMPD berperan aktif dalam mendorong pengaktifan kelompok kerja (Pokja) di tingkat kabupaten untuk memperlancar pelaksanaan program di desa-desa.

Pihaknya berharap program ini terus berlanjut dan berkembang ke sektor-sektor lain di desa, seperti perbaikan jalan serta pembangunan gedung.

“Prinsip kami adalah bekerja secara terintegrasi dengan instansi teknis lainnya. Kami di DPMPD ini hanya pintu awal untuk membawa bantuan ke desa,” ujarnya. (adv)