MEGAKALTIM.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memilih bungkam ketika ditanya mengenai dugaan korupsi dalam kegiatan retreat kepala daerah yang tengah menjadi sorotan publik.
Saat menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Tito tak memberikan respons apa pun terhadap pertanyaan yang diajukan oleh awak media terkait laporan dugaan korupsi yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dihadapkan dengan pertanyaan seputar kasus tersebut, mantan Kapolri itu hanya tersenyum tanpa memberikan pernyataan lebih lanjut sebelum melanjutkan kegiatannya di lokasi acara. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang hanya melambaikan tangan dan menghindari kamera wartawan tanpa memberikan jawaban.
Kasus dugaan korupsi dalam retreat kepala daerah sebelumnya mencuat setelah laporan resmi diajukan ke KPK, memicu perhatian luas dari publik dan berbagai pihak. Namun, hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Dalam Negeri mengenai sikap dan tanggapan terkait laporan tersebut.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi resmi melaporkan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan retreat kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (28/2/2025) lalu.
Acara yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang tersebut dianggap berpotensi melanggar hukum, terutama dalam aspek pengelolaan anggaran.
Laporan ini diajukan lantaran adanya indikasi ketidakwajaran dalam pengalokasian dana kegiatan orientasi tersebut. Koalisi mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran negara.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam konferensi pers di Akademi Militer Magelang pada Jumat (21/2/2025), menyebutkan bahwa kegiatan retreat ini menghabiskan dana sebesar Rp 13 miliar. Namun, ia meminta agar penggunaan anggaran tersebut dipandang dalam perspektif yang lebih luas.
“Anggaran ini harus dilihat secara komprehensif dalam konteks pengelolaan keuangan negara,” ujar Bima. Ia juga menjelaskan bahwa secara keseluruhan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 3.600 triliun, sementara total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berada di angka Rp 1.300 triliun.
Menurutnya, orientasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada kepala daerah agar mampu mengelola anggaran secara efisien dan akuntabel demi kesejahteraan rakyat.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menyampaikan bahwa ada indikasi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan retreat ini, terutama terkait proses pengadaan dan alokasi dana.
Salah satu kejanggalan yang disoroti adalah penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI) sebagai penyelenggara kegiatan. Feri menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pihak berkuasa, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Proses pengadaan tidak dilakukan secara terbuka. Penunjukan PT LTI ini patut dipertanyakan karena perusahaan ini masih relatif baru, tetapi langsung mendapat kepercayaan untuk mengelola acara besar ini,” ujarnya pada Jumat (28/2/2025).
Selain itu, Peneliti dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Annisa Azzahra, juga menyoroti bahwa keharusan bagi kepala daerah untuk mengikuti retreat ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Annisa mengungkapkan bahwa sebagian biaya kegiatan ini diduga dibebankan kepada APBD, padahal seharusnya dibiayai dari APBN. Bahkan, ada dugaan bahwa sekitar Rp 6 miliar dalam pelaksanaan acara tersebut berasal dari APBD.
“Hal ini membuka peluang terjadinya pengalihan dana yang tidak sah,” tegas Annisa.
Ia juga menambahkan bahwa PT LTI yang dipercaya mengelola retret memiliki hubungan dengan Partai Gerindra, di mana beberapa komisaris dan direksi perusahaan tersebut merupakan kader partai tersebut. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan dalam proyek ini. (tam)
