MEGAKALTIM.COM - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk kembali mengaktifkan pengecer dalam penjualan gas LPG 3 kg.
Keputusan ini diambil setelah adanya koordinasi antara DPR dan pemerintah terkait aspirasi masyarakat mengenai distribusi gas bersubsidi tersebut.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa hasil komunikasi antara DPR dan pemerintah membuahkan keputusan untuk mengembalikan peran pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg.
Namun, pengecer yang diaktifkan kembali akan ditertibkan dan diatur sebagai agen sub pangkalan secara bertahap.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg, namun tetap dilakukan penertiban agar mereka beroperasi sebagai agen sub pangkalan secara parsial,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Selain itu, Dasco menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta kementerian terkait untuk memastikan bahwa pengecer tidak menaikkan harga LPG 3 kg secara berlebihan. Pemerintah akan mengawasi proses administrasi serta mekanisme distribusi agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Kementerian harus memastikan bahwa harga LPG yang dijual melalui pengecer tetap sesuai dengan ketentuan dan tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, pengecer juga harus tertib dalam menjalankan usahanya,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah sempat membatasi distribusi LPG 3 kg hanya sampai tingkat pangkalan, tanpa melibatkan pengecer. Kebijakan tersebut menuai reaksi dari masyarakat dan anggota DPR, karena menyebabkan keterbatasan akses bagi warga yang biasa membeli LPG dari pengecer atau warung.
Dengan adanya instruksi terbaru dari Presiden Prabowo, diharapkan distribusi LPG 3 kg kembali berjalan lancar dan masyarakat dapat memperoleh gas bersubsidi dengan harga yang wajar.
Diketahui, pemerintah sebelumnya memangkas penyaluran LPG 3 Kg tak sampai tingkat pengecer, yang artinya penyaluran hanya sampai pangkalan. Rencana kebijakan tersebut mendapat sorotan dari anggota DPR di Senayan, Jakarta.
Dari wacana itu membuat kondisi warga kini harus membeli LPG 3 Kg ke pangkalan karena tak ada di pengecer atau warung.
Dilansir dari Fasenews.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual LPG 3 kilogram (kg) kepada pengecer.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusi LPG 3 kg agar lebih terkontrol dan efektif.
Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap harga LPG tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menghindari lonjakan harga yang disebabkan oleh distribusi yang tidak sesuai prosedur.
Pemerintah juga menetapkan siapa saja yang berhak menerima subsidi LPG 3 kg.
Kelompok Masyarakat yang Diperbolehkan Beli Subsidi LPG 3 Kg:
1. Rumah Tangga
Rumah tangga yang tercatat secara sah sebagai penduduk dan menggunakan LPG 3 kg untuk keperluan memasak di rumah.
2. Usaha Mikro
Usaha mikro yang memiliki legalitas penduduk dan menggunakan LPG 3 kg untuk memasak dalam usaha mereka.
Usaha mikro ini wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Beberapa jenis usaha mikro yang memenuhi syarat, meliputi:
a. Warung Makan: Usaha yang menyajikan berbagai makanan dan minuman di lokasi tetap, seperti rumah makan atau restoran kecil.
b. Kedai Makanan: Tempat yang menyajikan makanan, baik di lokasi tetap maupun menggunakan tenda bongkar pasang, contohnya kedai seafood atau pecel ayam.
c. Penyediaan Makanan Keliling: Usaha kuliner keliling yang menawarkan hidangan di jalanan, seperti penjual bakso, gorengan, atau otak-otak.
d. Kedai Minuman: Tempat yang menjual minuman di lokasi tetap atau menggunakan tenda sementara, seperti kedai kopi atau jus.
e. Rumah/Kedai Obat Tradisional: Usaha yang menyediakan jamu atau obat tradisional, baik di tempat tetap maupun menggunakan tenda bongkar pasang.
f. Penyediaan Minuman Keliling: Usaha yang menjual minuman secara keliling, seperti penjual es doger, es cincau, atau jamu gendong.
3. Petani Sasaran
Petani yang telah menerima bantuan dari pemerintah berupa paket perdana LPG untuk mesin pompa air.
4. Nelayan Sasaran
Nelayan yang telah menerima bantuan dari pemerintah berupa paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah bertujuan untuk memastikan agar subsidi LPG 3 kg hanya diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Dengan demikian, kebijakan ini mendukung upaya pemerintah untuk menyempurnakan distribusi energi subsidi agar lebih tepat sasaran dan efisien. (tam/shi)
